KPK - Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16

Tag: KPK

Century 5 Sekandal Century Birliandri
16 jam yang lalu
KPK di Ujung Tanduk... 0 penolakan PERPPU no.4 oleh DPR ini memiliki agenda terselubung...penolakan ini sejatinya masih dalam agenda dari jemaah koruptor tadi....mereka seperti… GUMARA
Jum, 19 Mar '10 17:54
“L/C Itu Fiktif, Atau Bodong?” 8 Yang menarik, meski nama penerima barang berbeda, semua nama dan angka dalam dokumen-dokumen pengapalan (shipping documents) sama persis dengan pelaksanaan… Penting +4 Bang Umar
Jum, 19 Mar '10 08:13
Hampir Rp 1/2 Trilyun buat Misbakun & co 59 Kasus L/C bodong PT Selalang(slulung) Prima Internasional, yang dimiliki oleh mister Misbakun, bisa berkembang menjadi kasus pembobolan Bank Century… Penting +5 lila
Jum, 12 Mar '10 20:53
L/C Tidak Fiktif, tapi Bodong? 25 Misbakhun kembali membantah kalau perusahaannya, PT Selalang Prima Internasional (PT SPI) melakukan impor fiktif seperti yang dituding Andi Arief, termasuk… Menarik +7 Bang Umar
Kam, 11 Mar '10 16:52
Indonesia Juara Korupsi Di Asia. Bagaimana Kinerja KPK Dan SBY ? 16 Kebenaran hasil survey tsb tampaknya menjadi semakin tak terbantahkan dengan maraknya kasus Century yang sampai saat ini proses hukumnya masih akan ditindaklanjuti.… Penting +6 Mas Abdi
Rab, 10 Mar '10 08:05

Tentang Politikana... ↓

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang �politik� dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.

KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI

Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Politikana

Tag: KPK

Tentang Politikana

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator:

Politikana

Tag: KPK

Tentang Politikana

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator:

Login