Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 7 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 7
Status page | Arsip x
enjoyaja93

enjoyaja

Jakarta

enjoyajadong.blogspot.com/

Artikelnya:

Follower

Saat ini enjoyaja belum mempunyai follower

Komentar:

  • He, he, he, . . . . , kalau makin loyo, suruh berobat aja ke ON CLINIC bidang politik »
  • Jangan2 saat Obama datang hadiah tsb sudah ada di kantongnya »
  • Lila
    Makanya saat demo cocok banget jika gambar koruptor di kasih taring »
  • Semua komentar »
  • @enjoyaja93 »

enjoyaja

Pamor: 0.19

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

enjoyaja93 enjoyaja 15 Nov 09, 21.44

Terima kasih kpd admin politikana

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.03

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

harlaner Harlan Eryandi 15 Okt 09, 19.49

Salam kenal, nice to have you ..... selamat bergabung di P.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: