Warga Arab di Nagev Hidup Tanpa Air 25
Selasa, 9 Feb '10 11:45
Di sejumlah Negara yang normal dimana kesejahtaraan warganya terjamin, air merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi suata Negara bagi rakyatnya
.
Namun di Israel, air dijadikan alat untuk melakukan penekanan politik. Ratusan warga Arab Nagev hidup dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, tapa infra setruktur maupun jaringan air minum.
Berdasarkan hasil kajian departemen kesehatanny menunjukan kondisi ini dialami sebagian besar keluarga di Nagev. Banyak diantara mereka yang mengidap penyakit cholera, dysentery dan Tipus.
Kondisi ini sebagai akibat dari kebijakan air Zionis, dua tahun yang lalu. Yang melarang aliran air ke wilayah yang belum terorganisir. Masalah inipun telah diajukan ke mahkamah urusan air Israel. Akan tetapi, hakim Roni Shabera menolak pengaduan ini. Akibatnya peraturan tersebut dilakukan pemerintah distrik.
Dijelaskan, bahwa undang-undang yang dijadikan landasan bagi direktorat urusan air itupun dilakukan tanpa sebab-sebab. Pada saat dimana direktorat ini terbatas hanya memberikan rekomendasi saja.
Dengan demikian undang-undang lalulintas air tidak berdiri sendiri, mengingat tak ada alasan sama sekali tentang keputusan itu yang bisa dibenarkan.
Masalahnya tidak berhenti sampai di sini. Ada dugaan serius bahwa sejumlah pertimbangan yang dijadikan acuan oleh direktorat air Zionis merupakan alasan politis. Maka klaim mereka menunjukan direktorat air bekerja atas perintah otoritas al-Badwi. Siapapun yeng mencermati kondisi Nagev akan tahu, bahwa direktorat adalah lembaga pemerintah. Sejak awal pembentukannya memang untuk mengusir bangsa Arab yang hidup di kampung-kampung yang tak dikenal. Kemudian mereka dipaksa untuk berpindah ke tempat dimana infra setruktur sangat tidak memadai. Disaamping ada penolakan yang semakin luas dari kebijakan ini.
Sementara itu, sumber menyebutkan, warga Palestina yang tinggal di daerah-daerah terpencil di Nagev sangat memerlukan pelayanan sesuai undang-undang yang berlaku untuk hidup secara layak. Kondisi mereka tidak bisa dikait-kaitkan dengan masalah politik parkatis.
Persyaratan yang dibuat yang memberikan keutamaan bagi politik pemerintah yang menggunakan system diskriminatif terhadap hak hidup manusia. Dan dengan demikian keputusan aliran laluliintas air menjadi dalam satu sarana untuk memmbantu pemerintah, disamping sangat efektif untuk mengusir warga Palestina yang tinggal di pedalaman. Mereka tidak diberikan pelayanan mendasar, berupa aliran air bersih yang sangat diperlukan mereka.
Perlu disebutkan di sini, di Nagev ada sejumlah wilayah pertanian yag dimiliki beberapa orang hingga ribuan hektar luasnya. Di sana juga terdapat beberapa keluarga yahudi . Wilayah pertemuan ini dibangun tanpa izin tertulis dari pemerintahan. Dan ternyata pihak pemerinah tidak pernah melarang datangnya air ke wilayah iti, tidak sebagaimana diterapkan pada orang Arab yang tinggal di sana (ip/mj)sumber :suara-islam.com
Tag: suara-islam com
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
Wonggantenk: Penting
-
anti-fenomena: Penting
-
Olas: Menarik
-
santi-ong: Penting
-
krisnov: Penting
-
ndableg: Menarik
-
Paul Oneil Simon: Menarik
-
paimin:
KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Komentar:
Anda tahu nggak, warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang tempatnya hanya beberapa kilometer saja dari pusat kekuasaan, setiap hari mengalami krisis air?
Jadi, apa yang Anda maksud dengan "lapak yang kaya gini"?
"Orang kayak dia sih pantas dihajar" jelas tidak sama dengan "Dia pantas dihajar".
"Dia pantas dihajar" berarti hanya "dia" yang pantas dihajar. Tapi "orang kayak dia", misal yang dimaksud adalah maling, berarti maling-maling lain juga pantas dihajar.
Tapi apa gunanya saya memaparkan panjang lebar begini, kalau Anda memang berniat mengelak.
[ kok humanis "P" jarang yang mampir ke lapak yg kaya gini ya? ]
Lagipula kenapa Anda menggunakan kata "jarang". Lha wong kata "artikel ini" juga cuma satu.
Ah, ad hominem.
[_ kok humanis "P" jarang yang mampir ke lapak yg kaya gini ya? _]
Mungkin karena mereka faham untuk tidak ikut campur urusan negara lain?
Abis gimana ya, ngapain cape2 ngurus urusan internal sebuah negara yang jumlah penduduknya saja tidak sebesar jakarta, bahkan jika dibanding dengan jabodetabek, tak sampai separuhnya....
...Sedangkan di tempat kita saja masalah masih sangat banyak.
Coba dibalik pemikirannya, kalau israel mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani penduduknya sendiri, saya yakin bakalan ada demonstrasi besar2an di jalan.
entahlah, mungkin ada fallacy entah apa namanya. kalo gak ada komentar, maka dikatakan GAK ADA YANG MAMPIR. Padahal, kultur di mari, kadang kita sekadar mampir dan gelar tikar, jadi penonton sahaja.........
lalu, kalo gak ada komentar, dikatakan GAK EMPATI. padahal kan empati (atau mungkin simpati, maksudnya) tak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata.......
Nahhh, yuk kita coba berempati sama warga negeri ini dulu, yang berpendapatan seperlima mereka, dan tidak mendapat bantuan dari organisasi internasional mana pun.
Bahkan perorangan di gaza strip pun, rata-rata pendapatannya masih US$2900, di Indonesia, jumlah orang yang berpenghasilan seperempat dari itu, jumlahnya 20 kali lipat penduduk mereka.
Masalah kita lebih besar, berempatilah pada orang kita dulu. Mereka masih sempat beli senjata, hukum supply demand menyatakan: kalau masih sanggup beli senjata, supplier air pasti masih bisa jualan air.
Ya memang tidak perlu batasan, saya hanya bilang: mereka lebih mampu menolong diri mereka sendiri, hanya saja mereka lebih suka mengeluh. Tidak demikian dengan kita.
iloenx: Istilahnya, "Ketiadaan bukti bukan berarti bukti ketiadaan".
====
saya yang NULIS. Iya, betul.... tapi masak nulis begitu aja diwanti-wanti jgn jd PROVOKATOR????
Striding Cloud: "Ketiadaan bukti bukan berarti bukti ketiadaan"
===
itu TM atau emang aksioma ya.....
kalau dia punya ide dan punya yang buat mikir kenapa tidak tulis artikel sendiri,
cape dehhhhh
Silahkan login untuk memberikan pendapat